Gambaran Perusahaan

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A.       Sejarah Perkembangan Perusahaan

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kurang lebih 17 pabrik gula yang tersebar di berbagai daerah. Pada tahun 1942 sampai tahun 1945, seluruh pabrik gula di DIY dikuasai oleh pemerintahan Jepang. Tahun 1945, seluruh pabrik gula direbut oleh Pemerintah RI dari tangan Jepang dan dibumihanguskan, sehingga pada tahun 1950 seluruh pabrik gula tidak bisa beroperasi.

Setelah keadaan kembali normal, pada tahun 1955, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memprakarsai pembangunan PG/PS Madukismo dengan kontraktor utama Machine Fabrick Sangerhausen dari Jerman Timur. Tanggal 28 Mei 1958, PG/PS Madukismo diresmikan oleh presiden RI Ir Soekarno. Pabrik Gula Madukismo mulai beroperasi tahun 1958 dan Pabrik Spiritus berproduksi tahun 1959.

Pada tanggal 14 Juni 1955 status perusahaaan berubah menjadi Perseroan Terbatas, dengan akte pendirian No. 11, Notaris RM Soerjanto Partaningrat, SH. di Yogyakarta dengan nama Pabrik – Pabrik Gula Madu Baru ( P2G Madu Baru ) PT. Anggaran dasar perusahaan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan  terakhir sesuai dengan akte perubahan No. 1 tanggal 7 September 1998, Notaris Dara Wardhani, SH. yang merubah nama perusahaan dari Pabrik – Pabrik Gula Madu Baru PT menjadi PT Madu Baru. Perusahaan ini memiliki 2 pabrik, yaitu Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus Madukismo.

Masalah permodalan pada P2G Madu Baru PT Yogyakarta berasal dari modal sendiri dan modal pemerintah. Modal yang pertama yang dimiliki sebesar Rp 6.000.000.000, berupa 6000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 lembar saham. Dari jumlah saham tersebut terbagi dari modal perusahaan sebesar Rp 4.500.000.000, berupa 4.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham. Sedangkan modal pemerintah sebesar Rp 1.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan ini telah melakukan kerjasama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia, sebuah BUMN milik Departemen Keuangan RI, pada tanggal 4 Maret 1984 berupa perjanjian  Pengelolaan (Management Contract) yang berlaku selama 10 tahun. Perjanjian Pengelolaan tersebut telah berakhir tahun 1994 dan diperpanjang selama 10 tahun ke depan.

Pada tahun 1955, kepemilikan saham PT Madu Baru yaitu 75 % milik Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan 25% dimiliki oleh pemerintahan RI. Sedangkan saat ini berubah menjadi 65% menjadi milik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan 35% milik pemerintahan RI yang dikuasakan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia, sehingga saat ini PT Rajawali Nusantara Indonesia sebagai pemegang saham minoritas PT Madu Baru Yogyakarta.

1.      Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

a.       Visi

PT Madu Baru menjadi perusahaan Agro Industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra sejati.

b.      Misi

1)   Menghasilkan gula dan etanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri di Indonesia.

2)   Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional, dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan, serta mengutamakan kemitraan dengan petani.

3)   Mengembangkan produk / bisnis yang mendukung bisnis inti.

4)   Menempatkan karyawan dan stake holders lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian stake holder values.

2.      Tujuan Perusahaan

Menumbuhkembangkan PT Madu Baru melalui :

a.       Pertumbuhan profit yang berkelanjutan.

b.      Jumlah unit usaha atau jenis produk (product overing) bertambah.

c.       Meningkatkan manfaat perusahaan bagi stake holder.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, PT Madu Baru melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1)      Berusaha dalam bidang perkebunan tebu.

2)      Berusaha dalam bidang industri pembuatan gula.

3)      Berusaha dalam bidang perdagangan hasil industri gula termasuk untuk kawasan lokal, maupun ekspor.

3.      Lokasi Perusahaan

PT Madu Baru terletak di dusun Padokan desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak PT Madu Baru strategis dan menguntungkan karena lokasi di sekitar pabrik merupakan daerah persawahan yang cukup baik untuk ditanami tebu sehingga mudah mendapatkan bahan baku utama.

Selain itu, tenaga kerja mudah didapat, karena sebagian besar penduduk di sekitar pabrik merupakan pekerja musiman di ladang petani. Di samping itu , lokasi PT Madu Baru yang berada di lingkar ring road selatan, jalur transportasi utama yang mempermudah aliran pasokan bahan baku dan distribusi hasil produksi.

4.      Status Perusahaan

Status perusahaan ini adalah Perseroan Terbatas, didirikan tanggal 14 Juni 1955.

Diberi nama PT Madu Baru PG/PS Madukismo, yang memiliki dua pabrik yaitu :

a.       Pabrik Gula (PG) Madukismo

b.      Pabrik Alkohol / Spiritus (PS) Madukismo

5.      Pemilikan Saham :

Pada awal berdirinya perusahaan ini, saham-sahamnya antara lain dimiliki oleh :

a.    25 %           milik Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

b.    75 %           milik Pemerintah Republik Indonesia (dikuasakan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia).

Saat ini kepemilikan saham telah berubah menjadi :

a.    65 %           milik Sri Sultan Hamengku Buwono X.

b.    35 %           milik Pemerintah Republik Indonesia (dikuasakan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia).

B.       Organisasi dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Madu Baru tanggal 24 Februari 2004, maka susunan Komisaris dan Direktur PT Madu Baru telah ditetapkan sebagai berikut :

1.    Penasehat Komisaris                 : Sri Sultan Hamengku Buwono X

2.    Komisaris Utama                      : GKR Pembayun

3.    Komisaris                                 : KPH Sumargono Kusumohadiningrat

4.    Komisaris                                 : Drs. Sondang MH Gultom, M.Sc.

5.    Komisaris                                 : Bambang Sumardiko

6.    Presiden Direktur                      : Drs. Rama Prihandana, Akt.

7.    Direktur                                    : Agus Siswanto

8.    General Manager                      : Ir. Agus Purnomo, M.Si.

Analisis Data

BAB IV

ANALISIS DATA

Bab ini merupakan tahapan pengolahan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan PT Madu Baru Yogyakarta. Data yang telah diperoleh ditabulasikan dengan memberikan skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data, maka sebelumnya akan dilakukan pengujian kualitas kuesioner yang dipergunakan. Pengujian ini mencakup pengujian validitas dengan menggunakan analisis faktor dan pengujian reliabilitas dengan menggunakan koefisien alpha cronbach. Kuesioner yang telah lolos pengujian validitas dan reliabilitas dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data yang baik. Kuesioner ini selanjutnya dipergunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Setelah proses pengisian kuesioner selesai, berikutnya dilakukan tabulasi data yang terkumpul denan memberikan bobot kepada hasil jawaban yang diperoleh. Tabulasi data ini selanjutnya diolah dengan menggunakan alat statistik yang telah ditentukan untuk menjawab hipotesis yang telah dikemukakan.

A.     Hasil Uji Instrumen

Hasil uji instrumen penelitian menggunakan analisis faktor untuk mengetahui tingkat kevalidan masing-masing butir pertanyaan, dan pengujian koefisien alpha cronbach untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari instrumen yang dipergunakan.

1.      Uji Validitas

Validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana data yang ditampung pada suatu kuesioner akan mengukur apa yang akan diukur (Umar, 2003 : 182). Uji validitas dilakukan dengan analisis faktor. Apabila faktor loading  > 0,6 maka kuesioner dalam penelitian ini dianggap valid.

Hasil pengujian validitas dengan factor loading koefisien menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki kemampua untuk menjelaskan variabel  yang diukur dengan nilai koefisien > 0,6. Terjadi pengelompokan data pada kelompok instrumen/variabel  pendidikan, pengalaman kerja dan produktivitas kerja. Hal ini berarti bahwa seluruh item valid untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

1.      Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Pengukuran reliabilitas ini menggunakan rumus Alpha Cronbach, menggunakan batasan 0,6. Artinya jika nilai koefisien Alpha Cronbach berada di atas 0,6, maka alat ukur dinyatakan reliabel. Berikut ini adalah hasil pengujian reliabilitas kuesioner yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh instrumen yang diuji memenuhi asumsi reliabilitas dengan angka Alpha Cronbach di atas 0,6. Dengan demikian seluruh instrumen yang dipergunakan sebagai alat ukur penelitian layak untuk dipergunakan karena memiliki konsistensi yang baik dalam mengukur variabel yang ingin diukur. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh instrumen yang diuji memenuhi asumsi reliabilitas dengan angka Alpha Cronbach di atas 0,6. Dengan demikian seluruh instrumen yang dipergunakan sebagai alat ukur penelitian layak untuk dipergunakan karena memiliki konsistensi yang baik dalam mengukur variabel yang ingin diukur.

B.  Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dipergunakan untuk memberikan gambaran karakteristik sampel penelitian. Karakteristik yang dianalisis adalah departemen, jenis kelamin, umur, status, lama kerja, pendidikan. Analisis deskriptif dilakukan dengan bantuan tabel prosentase untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi karakteristik responden.

C. Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini mengajukan 3 butir hipotesis yaitu untuk menguji hubungan antara tingkat pendidikan dengan produktivitas kerja karyawan, hubungan pengalaman kerja dengan produktivitas kerja karyawan, dan hubungan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan produktivitas kerja karyawan pada PT Madu Baru Yogyakarta.

Pengujian dilakukan untuk masing-masing hipotesis. Pengujian hipotesis pertama dan kedua menggunakan analisis korelasi product moment. Sedangkan hipotesis ketiga diuji dengan menggunakan analisis korelasi berganda, karena hipotesis yang diuji mengandung lebih dari satu variabel bebas.

Kesimpulan dan Saran

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.     Kesimpulan

1.      Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dengan produktivitas kerja, menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dengan produktivitas kerja karyawan pada PT Madu Baru Yogyakarta. Pembuktian kesimpulan berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,632 (r > 0,5), dan nilai probabilitas sebesar 0,000 (P < 0,05).

2.      Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja, menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja karyawan pada PT Madu Baru Yogyakarta. Pembuktian kesimpulan berdasarkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,654 (r > 0,5), dan nilai probabilitas sebesar 0,000 (P < 0,05).

3.      Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan produktivitas kerja, menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dengan produktivitas kerja karyawan pada PT Madu Baru Yogyakarta. Pembuktian kesimpulan berdasarkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,706 (R > 0,5), dan nilai probabilitas F sebesar 0,000 (P < 0,05).

B.     Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, serta berdasarkan hasil pengamatan pada PT Madu Baru Yogyakarta, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan. Saran yang penulis kemukakan antara lain :

1.      Tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan produktivitas kerja karyawan. Oleh sebab itu dalam perekrutan karyawan sebaiknya perusahaan mempertimbangkan tingkat pendidikan tersebut, karena karyawan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih produktif dari pada karyawan dengan tingkat pendidikan yang rendah.

2.      Dalam merekrut karyawan baru, perusahaan sebaiknya memperioritaskan calon karyawan yang sudah mempunyai pengalaman kerja. Hal ini dikarenakan karyawan yang sudah berpengalaman akan lebih produktif dibandingkan karyawan yang belum berpengalaman.

UDAH LAMA GA CURHAT POLITIK

Saya juga ga tahu, kok tiba-tiba menjadi gamang dengan masa depan Indonesia. Tiba-tiba! Karena terbangun pada pukul 2 malam dan resah sendirian di tengah malam. Entah apa juntrungannya. Padahal Saya telah berlatih untuk apolitis. Belajar pragmatis, memilih jalur bisnis, menjadi penulis, dan selalu berkata manis. Sudah bnyak orang bicara politik, jadi ga perlu nambah-nambahin lagu kegaduhan itu. Tapi keresahan itu saya pikir perlu untuk disampaikan. Disampaikan kepada kawan dan handai taulan. Tanpa bertujuan apapun selain curhat politik. Curhat yang telah sepi kuhampiri dalam 10 tahun belakangan ini. Aku hanya berbagi, dan tak perlu ditanggapi. Mau ditanggapi ya ga papa :).

------****-------

Indonesia yang besarnya sama dengan benua Eropa dan dengan penduduk yang setara Amerika Serikat rasanya agak mustahil dapat terkelola dengan baik jika masih mengandalkan pola pengelolaan setengah-setengah seperti sekarang ini. Setengah sentralistik-setengah otonomi.

Agaknya kaum mudahari ini perlu melakukan pengkajian lebih serius dan mendalam untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebuah sistem yang mampu menjawab tantangan jaman 20 hingga 40 tahun yang akan datang. Sebuah sistem yang memungkinkan seluruh rakyat dapat terbebas lepas dari kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, mentalitas inlander-minder. Sebuah sistem yang memungkinkan setiap orang mampu mengekspresikan dirinya dan budayanya untuk memperkaya ke-bhineka-an Nusantara.

Kenapa kaum muda? Karena kaum mudalah yang akan saat ini paling bertanggunjawab terhadap masa depan bangsa dan rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Mereka yang telah mapan di pucuk-pucuk ranting hingga akar kekuasaan itu secara natural akan menyukai sistem negara yang seperti ini. Sistem negara yang hukumnya bisa dipermainkan Sebuah sistem yang eksploitasi antar individunya, antar si kaya dan si miskinnya, antar si pintar dan si bodohnya masih terus berlangsung hingga kini. Mereka tak akan mau menyempatkan diri untuk memikirkan masa depan bangsanya lagi. Aku bertaruh untuk itu!

Kekayaan manusia, budaya, alam dan sejarahnya Indonesia perlu diselamatkan sebagai sebuah modal hidup bagi generasi selanjutnya. Salah satu caranya adalah dengan mengerahkan segala potensi rakyat Indonesia dengan pilar hukum yang kuat dan tak pandang bulu. Dan karena Nusantara ini terdiri dari daerah dan budaya yang beranekaragam, maka segenap rakyat di daerah harus dapat didorong untuk turut serta membangun Republik ini dengan cara dan gayanya masing-masing. Biarlah pertahanan, moneter, dan hubungan luar negeri kita amanahkan kepada pemerintah pusat untuk melaksanakannya.

Harapannya, di tahun-tahun yang akan datang cucu kita akan semakin bangga dengan ke-Indonesiaannya. Ke-Indonesiaan yang digdaya manusianya, sistemnya dan budayanya. Sebuah sistem yang hanya akan terbangun jika Negara di kelola secara desantralistik penuh. Biarlah cucu kita yang kelak akan menamakan Republik dengan sistem baru itu, apakah Republik Indonesia Serikat ataukah United States of Indonesia. Terserah. Yang jelas kita ingin kelak cucu kita nantinya harus merasa bangga bahwa bangsanya yang memiliki jumlah penduduk yang setara dengan USA juga memiliki daya pengaruh yang setara pula dengan negara adidaya itu.

***

Bungben

Aspirations Fund and Segentong Pig

Tuesday, June 8, 2010 | 3:03 pm
J Kristiadi

Is there a relationship between the fund and the aspirations of pork? For more details, you need the following information. Dana aspiration is proposed, which is impressive "origin" so that every member of the Golkar Party, the Parliament can be allocated Rp 15 billion per year. Said to assist in the distribution of electoral districts. These funds come from the people and the total tax each year by more than Rp 8 trillion. Drawdown was facilitated by representatives of the people.
While vocabulary segentong (meat) pork, the country of origin, commonly called pork-barrel. The title refers to the practice of allocation of public funds given to constituents by MPs so that they can be re-elected in subsequent elections. Political practice is much criticized and controversial because of more priority to personal interests rather than public interests as well as prone to fraud and false targets.
That said, origin of the term is known about the end of XVIII century, before the civil war in the United States. The story, which has been marinated pork was given as a gift to the black slaves for grabs. The provision, but it also defamation.
Therefore, it is understood that just copying ideas from other countries without in-depth assessment was received resistance from the government and at the same time a sharp criticism from the public. If in a country where democracy has been established it is prone to irregularities practice, can be imagined if carried out in Indonesia as a new democracy to the extent of the epidermis. Pig Gentong project will be very prone land abuse and can become the facilitator for money services.
It's no secret that penggerogotan State Budget, especially fund centers, such as a special allocation fund, the general allocation, and deconcentration, the land which can lead to corruption. Therefore, the regional head diligent search for a facilitator to these funds, in addition to swell, also flows into the region.
The proposal can institutionalize the practice of giving "candy" of political elites to voters in order to obtain political support. The difference is, if the gift is cash and candy and maybe carry some personal money, while the aspirations of funds through the scheme which they consider more sophisticated sourced entirely from state funds. But, essentially similar, namely poured state money for political purposes are concerned.
In fact, a number of political parties strongly criticized government policy ever considered use of public funds for the award of the 2009 election. Shape, among others, are direct cash assistance, business credit people, school operational assistance, special aid students, independent national program of community empowerment, alleviation programs in urban poor, and education voucher. Policies that use public funds for the benefit of winning the presidential election. However, such practices seemed to be the inspiration for the birth of the idea of the aspirations of funds.
Public resistance was getting stronger because of low levels of public confidence in political parties and representative institutions. The community is still not healed her hurt with the proposed construction of the Parliament building is said with a sloping ceiling plan funds nearly Rp 2 trillion.
Previously, similar projects is the installation of LCD TVs in the elevator, the procurement of computers, security systems are redundant at the Senayan Complex, House of Representatives Complex fencing project, and so forth. Thus, if the fair almost every proposal that comes from the House always direaksi negatively by the public.
Damaged structure
Such practices can not be justified, in addition to destroying the order of state enforcement of clean and true. First, implementing the policy, including the equitable distribution of regional development, is the executive realm. The function of Parliament is very firm and clear, namely, supervision, budgets, and legislation.
Second, equity in the region is set up with the scheme of decentralization, deconcentration, and the duty of assistance as stipulated in Law No. 33 of 2004 on Financial Balance between Central and Local Government. By forcing the fund's aspirations, will hit the local autonomy rule for the Regional Budget prepared by local governments and approved by regional people's representative institutions, rather than by Parliament.
Similarly, the arguments that rely on Article 15 Paragraph (3) of Law No 17/2003 on State Finance, which stated among others, the Parliament may propose changes in revenue and expenditure budget bill, it is very easy to be broken. They forgot that the Act confirms the power of state financial management in the executive branch, not the legislature. Therefore, the user is responsible to the executive budget in accordance with the levels of government in accordance with Law No. 1 / 2004 on State Treasury.
Hence also, the proposal is impressive carelessly canceled course. If you want to emulate the political practices in countries that have well-established democracy, not imitation-leather skin. Moreover if has proved more harm than good for society.
Better mimic how instill democratic values that the powers entrusted to them may actually be used to manage the country in order to bring prosperity and justice. Honorable mention for the representatives of the people is not a protocol, but actually in people's hearts.
J Kristiadi CSIS Senior Researcher

Picking Lessons from Business Nursalim Toughness

Tuesday, June 8, 2010 | 3:05 pm
Hermas E Prabowo
Nursalim Ahmad (52) just loss of more than USD 70 million. Three times in a row, red onion crop to crop failure. Venture capital and savings were exhausted, but he never gave up.
Nursalim even been determined to come back later when planting onions have more capital. "Now again ngumpulin (capital) first," he said in late May.
For Nursalim, villagers Klampok, Brebes, Central Java, falling-up for onion farmers were common. If the climate is nice and good crop management, profit could be obtained. The opposite also can occur, such as that experienced by the father of three children in June 2009 when planting onions in an area of 0.75 shoulder (a shoulder around 6000 square meters).
Although the current climate that's good, he failed harvest due to plant garlic treated workers unfairly. "It should be sprayed, not sprayed. Yes, devour pests, "said Nursalim.
The next planting season, September 2009, he planted more onions shoulder width of 0.5. Once again she was not lucky. The rain when it did not come due to a longer dry season. Red onion plant less water. He tried to save the plant by making pantek wells, but water resources are limited and not sufficient to irrigate crops in order to grow the perfect onion. At harvest, red onion into small pieces and sold only cut down to Rp 5 million.
Two unsuccessful attempts did not make Nursalim broke. In January 2010, he returned to plant onion shoulder width 0.75. At that time the water overflow. Hope had come sowing.
However, the prediction missed. Until March, the rain was still falling heavily. Onion crop was damaged. Onion leaves and then broke down. Nursalim returned to crop failure.
"Of the three times of harvest, I can only spend Rp 13 million. Her capital to USD 70 million more, "he said. In fact, with that much capital, it should be profitable Nursalim hundreds of million rupiah.
Hardiness
Life as an onion farmer had to be resilient. Moreover, when the climate increasingly hostile as it is now. "There is no option for us except to plant. Yes, depending on fate, "he said.
For the onion farmers, failure is a matter of course. At least, it is believed Nursalim. Here, resilience as a farmer challenged. However, he had to get up and go back to work hard to build a new hope.
First, too. We started married life, 1980s, Nursalim not have anything. There was no rice fields. In fact, the only expertise is to hoe.
Only with a hoe, young Nursalim not shy so coolies in the fields of people. From wages to laborers to hoe it, Nursalim managed to save. Capital which he collected were then used to trade water spinach vegetable. It turned out that profits from selling water spinach is better than being a laborer to hoe. His wife also did not remain silent and nimbly helped Klampok selling vegetables at market.
Shoulder to shoulder to raise money little by little, in 1985, Nursalim dared to hire a field planted with kale. The result is not bad. When it leases land to Rp 200,000 per shoulder.
The business grew. He began to buy their own fields. Because of increasingly widespread land-existing garapannya own fields and rice paddies any lease-revenue increases. Especially after he has sufficient capital to grow onions. Because of good crops, income from the onion she bought the land again.
Onion farming is risky. Since the first, fully aware Nursalim. Therefore, he did not rely on one business and started doing a kind of diversification.
Incidentally, the year 1998, there were neighbors who want to sell the tractor 15 PK. Without thinking, he sold his land area of 0.25 shoulder. The money from the sale of rice that he bought the tractor. Nursalim calculations do not miss. At the time of the season if the land, tractor hire more people and bring in revenue to $ 6 million a month.
Not only lease the tractor, he also planted spinach. He planted his shoulder-length land swamp with cluster systems. Result, each day he can harvest water spinach. "Not bad there is additional income of Rp 50,000 per day," he said.
Kangkung learned every day that his wife was brought to market. With the swamp, Nursalim not need to be confused meet the needs of daily meals. Meanwhile, the results of his efforts to sell vegetables at the market can be saved.
In terms of cultivation, Nursalim also diversifying. 2.5 hectares of his land, which he bought in stages for more than 20 years, he planted various crops. Some swamp cabbage, chili, rice, onion and others.
Although variations do business, the most promising opportunities for the cultivation of onion Nursalim. Capital is indeed great, but if successful the profits were not small. Besides saving money, he also bought a new rice fields.
Not infrequently to fulfill his desire to plant onions, Nursalim hunting land outside Bradford. "Never until Banyumas," he said.
For farmers onion, garlic planting challenge today is more complex, especially after felt the impact of global climate change. The main difficulties that they face is the inability to predict climate. On the other hand, governments often do not provide adequate access to climate information. As a result, farmers are overwhelmed with the wild climate.
In the rainy season, sometimes still dry. In contrast, the dry time, the rain is still occurring. Since there is no access to information about the precise estimate of the climate, the farmer was so fond of speculating. "Indulgence" is not rare new fatal, as experienced Nursalim.
Nursalim is resilient farmers. During this time, with no government presence at his side too, he proved able to rise up to build his life.
However, if this situation continues, and resilient farmers like Nursalim allowed to continue to fight alone against ganasnya climate change, who knows how many more years they could survive. Nursalim failure is also the failure of other farmers.

Wary of Western tricks

Tuesday, June 8, 2010 | 4:31 pm
Global warming has made headlines worldwide because it causes environmental damage. This disaster raises global appeal about the importance of reduction of gas emissions, the cause of warming. However, says the pressure is so strong in developing countries, with the lure of aid, so that would reduce emissions?
Just for information, at the environmental summit meeting in December last year, in Copenhagen, Danish, President Susilo Bambang Yudhoyono has declared a willingness to reduce emissions 26 percent over the next decade. Furthermore, Indonesia offers a decrease in emissions by 41 percent if there is adequate assistance from the international community to decrease these emissions.
This is certainly an example of Indonesia because it will be considered as an example in reducing emissions. This is certainly a laudable action.
Canada, Australia, and Japan is a country considered a promising example of emission reduction, which is much larger than the promise of U.S. President Barack Obama, who is only willing to reduce emissions 17 percent.
Indonesia willing to reduce emissions, one based incentive scheme called REDD stands for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, or Reducing Emissions with the Prevention of deforestation and forest degradation. REDD offer assistance to developing countries, the debt will then be shaped, with a willingness to reforestation, or prevention of deforestation.
In 2007, the World Bank said Indonesia as the world's biggest cause of pollution. Why? Only the World Bank was the one who knows.
The smallest portion
In the New York Times last March 22 issue, Fred stok of the World Resources Institute, said by implication that the emission reduction efforts in Indonesia is only possible from the reduction of ambition to be the owner of the world's largest oil palm plantation and the cessation of deforestation.
Amazon jungle, Latin America, and the forests in Africa also became sararan REDD. Is the world's largest emissions occur in developing countries and forest owners. List of world's largest providers of pollution showed the opposite (see graph).
Population 2009 report, citing the environmental journalist Fred Pearce, says that 500 million citizens of the world's richest, or 10 percent of the total world population, contributes 50 percent of world carbon dioxide emissions.
About three and a half billion people worldwide, or about 50 percent of the total global population, generally live in developing countries, accounted for only 7 percent of global emissions.
So why replace the Norwegian Prime Minister Jens Stoltenberg, who replaced former British Prime Minister Gordon Brown, as co-chair a UN panel group, launched a fundraising drive directly REDD?
Stoltenberg Why not encourage the reduction of global emissions simultaneously, including by U.S. forces, raising the exhaust gas emission reductions, more than 7 percent?
Beware of REDD. With this scheme, the developed countries of the world's biggest cause of pollution, can not escape from responsibility on the grounds has donated funds for emissions reductions through REDD in developing countries. That is, through REDD happened endorsement of pollution, through the justification for increased assistance through REDD.
 
Do not forget, the declaration of the relative economic growth along with increased pollution. Pollution reduction is relatively in line with the reduction of development. Farida Akhter, December 11, 2009, in OnlineOpinion Australia, asked. "Why every time the Western countries failed to reach emission reduction targets, their eyes were immediately drawn to developing countries?" (MON)